Press Spotlight – Keinginan Presiden Jokowi untuk rutin mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024 menuai berbagai kritik.
Para analis menilai bahwa pernyataan tersebut seolah mendesak pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto untuk tidak mengabaikan proyek ambisius ini.
Jokowi mengungkapkan keinginannya saat diwawancarai di IKN, menyatakan bahwa ia ingin terus terlibat dengan proyek yang menjadi warisannya.
Namun, kritikus berargumen bahwa setelah tidak menjabat, kehadiran Jokowi di IKN tidak lagi memiliki relevansi sebagai pejabat negara.
Analis politik Adi Prayitno menegaskan bahwa kehadiran Jokowi di IKN setelah purna tugas hanya akan menimbulkan kebingungan.
“Problemnya, Jokowi ke IKN dalam kapasitas sebagai apa kalau sudah tidak lagi jadi presiden?” ujar Adi.
Ia menilai, seharusnya Jokowi menyerahkan semua urusan IKN kepada presiden terpilih, Prabowo, yang berkomitmen untuk melanjutkan semua inisiatif yang telah dijalankan Jokowi.
Peresmian Istana Negara
Di tengah berbagai kontroversi tersebut, Jokowi meresmikan Istana Negara di IKN pada 11 Oktober 2024.
Acara tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penyerahan Sertifikat Hak Pakai oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono.
Jokowi mengklaim bahwa pembangunan fisik Istana Negara berjalan sesuai rencana dan berkualitas baik, menciptakan harapan untuk masa depan pemerintahan yang lebih efisien di IKN.
Istana Garuda, yang saat ini masih dalam proses penyelesaian, akan diresmikan oleh Prabowo setelah dilantik sebagai presiden.
Jokowi juga menyatakan optimisme bahwa IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan, meskipun banyak yang meragukan kemampuan proyek ini untuk terwujud dalam waktu dekat.
Jokowi Pindah ke Solo
Menjelang purnatugas, Jokowi sudah mulai memindahkan barang-barangnya ke Solo, termasuk koleksi kambingnya yang kini berjumlah 43 ekor.
Dia menjelaskan bahwa 70% barangnya sudah dikemas untuk dipindahkan ke tempat tinggal barunya di Jawa Tengah.
Kendati demikian, kehadiran Jokowi di IKN setelah masa jabatannya tetap menjadi perdebatan hangat, dengan kritik yang menganggap bahwa tindakan tersebut mencerminkan kekhawatiran akan masa depan proyek IKN di bawah kepemimpinan baru.
