Press Spotlight, Jakarta – Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk menindak tegas para pengusaha yang memiliki lahan sawit ilegal atau tak terdaftar.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara Kompas 100 CEO Forum Ke-15 yang berlangsung secara daring pada Minggu (13/10/2024).
Luhut menjelaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Sawit, bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah melakukan audit terkait lahan sawit ilegal.
Dari hasil audit tersebut, ditemukan bahwa lebih dari 3 juta hektare lahan sawit tidak terdaftar secara resmi.
“Presiden terpilih Prabowo menerima data ini dan langsung menyatakan niatnya untuk menangkap pengusaha yang terlibat dalam kasus lahan sawit ilegal,” ujar Luhut.
Namun, Luhut mengatakan dirinya meminta Prabowo untuk menunggu hingga pelantikan sebelum mengambil tindakan.
Luhut menambahkan bahwa semangat Prabowo dalam memberantas penyelewengan sangat tinggi.
“Spirit dari presiden terpilih itu sangat kuat, gasnya kencang. Mungkin perlu sedikit direm,” seloroh Luhut.
Prabowo diproyeksikan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan.
Luhut menyebut bahwa Prabowo akan bergerak lebih cepat dalam membereskan masalah ini.
Pada Juni 2023, pemerintah membentuk Satgas Sawit melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Aturan ini memberi waktu tiga tahun untuk menyelesaikan persoalan lahan sawit ilegal.
Menurut temuan BPKP, dari total 16,8 juta hektare perkebunan sawit di Indonesia, sekitar 3,3 juta hektare di antaranya adalah lahan ilegal yang berada di kawasan hutan.
Sebagai ketua Satgas Sawit, Luhut menegaskan bahwa prioritas pemerintah adalah memperbaiki tata kelola industri sawit dan memaksimalkan pemasukan negara dari sektor ini.
Industri sawit sendiri merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di luar sektor minyak dan gas (migas).
